Konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mencuat ke permukaan. Konflik ini semakin memanas setelah munculnya usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji oleh PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Usulan ini dianggap sebagai upaya PKB untuk mengkritisi dan memperbaiki pelaksanaan haji yang selama ini berada di bawah pengawasan Kementerian Agama.

Konflik PKB-PBNU, Pansus Haji Dibalas Wacana Ambil Alih

PBNU merespons dengan keras terhadap usulan ini. Sebagian besar pengurus PBNU menilai bahwa langkah PKB tersebut cenderung bermuatan politis dan tidak murni untuk kepentingan jamaah haji. Mereka menuding PKB mencoba memanfaatkan isu haji untuk meningkatkan popularitas partai menjelang pemilihan umum yang akan datang.

Sementara itu, di sisi lain, PKB berdalih bahwa usulan Pansus Haji adalah bentuk kepedulian mereka terhadap kualitas pelayanan haji yang dirasakan masih kurang optimal. PKB mengklaim bahwa banyak jamaah haji yang mengeluhkan berbagai masalah, mulai dari fasilitas yang kurang memadai hingga koordinasi yang buruk di lapangan.

Sejumlah pihak menilai bahwa konflik ini lebih didorong oleh persaingan kekuasaan antara PKB dan PBNU, yang memiliki basis massa yang sama di kalangan Nahdliyin. Mereka khawatir bahwa konflik ini justru akan merugikan jamaah haji yang seharusnya mendapatkan pelayanan terbaik.